OTONOMI DAERAH DAN PROGRAM KEMANUSIAAN

Otonomi Daerah dan Program Kemanusiaan Dengan memperhatikan sistem pemerintahan setingkat otonomi daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk membangun dirinya sendiri dalam bentuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya dengan demikian program kemanusiaan (humanitarian program) dapat dijadikan dasar sebagai modal pembangunan, agar dana yang masuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara bekerja secara teratur dan bersistem, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Bidang-bidang kemanusiaan yang menjadi program utama dari Panitia Pembangunan (Development Committee) terdiri dari 10(sepuluh) bagian, yaitu 5(lima) bagian pembangunan mental dan 5(lima) bagian untuk infrastruktur sebagai fasilitas pendukung sistem pembangunan kemanusiaan antara lain :

BAGIAN SOCIAL WELFARE

Sub bagian Kesejahteraan Sosial

Sub bagian Keluarga Berencana

Sub bagian Fasilitas Sosial

BAGIAN HEALTH FOR ALL

Sub bagian Pelayanan Medis

Sub bagian Pencegahan Penyakit Menular

Sub bagian Fasilitas Kesehatan

BAGIAN FINANCE

Sub bagian Koperasi dan Pegadaian

Sub bagian Tabungan Daerah

Sub bagian Jaminan Sosial

BAGIAN RESEARCH AND TECHNOLOGY

Sub bagian Teknologi Tepat Guna

Sub bagian Industri dan Perdagangan

Sub bagian Pemetaan dan Save Energy

BAGIAN EDUCATION FOR ALL

Sub bagian Wajib Belajar

Sub bagian Pendidikan Luar Sekolah

Sub bagian Fasilitas Pendidikan

BAGIAN JUSTICE FOR ALL

Sub bagian Pelayanan Hukum

Sub bagian Reklasering

Sub bagian HAM

BAGIAN HUMAN RESOURCE

Sub bagian Olah Raga dan Seni Budaya

Sub bagian Tani dan Nelayan

Sub bagian Buruh dan Tenaga Kerja

BAGIAN NATURAL RESOURCE

Sub bagian Pertambangan

Sub bagian Reboisasi

Sub bagian Kelautan

BAGIAN INFRASTRUCTURE

Sub bagian Air dan Listrik

Sub bagian Transfortasi dan Komunikasi

Sub bagian Perumahan

BAGIAN RESCUE

Sub bagian Darat

Sub bagian Laut

Sub bagian Udara

Dengan memperhatikan masalah-masalah pembangunan system kemanusiaan (humanitarian) di Daerah maka Panitia Pembangunan di setiap daerah harus menetapkan visi dan misinya.

Visi : “Membangun Masyarakat menjadi Masyarakat yang cerdas, terampil sejahtera lahir dan Bathin.”

Misi :

1. Membentuk Panitia Pembangunan Daerah yang bekerja secara profesional di bidang kemanusiaan (humanitarian) untuk membantu tugas-tugas pemerintah membangun Kabupaten / Kota di daerah tersebut.

2. Mendirikan Pusat Pengkajian Informasi Daerah (PUSPINDA) yang bekerja secara teratur dan bersistem agar sistem pembangunan kemanusiaan di Kabupaten / Kota dapat bekerja secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

3. Menggerakan seluruh potensi masyarakat Kabupaten / Kota untuk bersama-sama membangun daerahnya dan membangun dirinya sendiri agar menjadi manusia seutuhnya (paripurna).

Read More

DASAR PROGRAM KEMANUSIAAN

========================================================

Dasar dari Progam Kemanusiaan ======================================================== 

Jumlah Penduduk adalah sebuah potensi yang besar bagi pembangunan suatu daerah bilamana masyarakat di daerah tersebut di kelola secara baik dan benar, mereka akan tumbuh menjadi masyarakat yang teratur, tertib, dan berkualitas,mampu membangun dirinya sendiri serta bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di daerahnya. Akan tetapi, bilamana suatu daerah dengan populasi penduduk yang sangat tinggi, kehidupan masyarakatnya tidak di tata sejak sedini mungkin, maka akan menimbulkan bentuk masyarakat yang hidup dengan sesuka hatinya, tanpa kontrol dan tidak dapat di atur.Masyarakat seperti itu akan menjadi ancaman dan malapetaka bagi kehidupan dan masa depan suatu daerah, yang pada gilirannya menimbulkan masyarakat chaos, yaitu masyarakat yang mementingkan diri sendiri, tidak dapat dikendalikan dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah di daerahnya. Selama ini masyarakat memiliki pemahaman yang sangat terbatas terhadap mereka yang dianggap sebagai panutannya seperti pemerintah daerah tempat dimana mereka berada, sektor swasta sebagai penyedia lapangan kerja dan para profesional dengan keahlian tertentu. Masyarakat cenderung menyerahkan masa depan dan kehidupannya kepada mereka yang memiliki kemampuan lebih baik dibanding dirinya sendiri. Masyarakat percaya, seluruh persoalan kehidupan sekecil apapun dapat ditanggulangi dan menjadi tanggung jawab dari para pemimpinnya. Karena itu masyarakat bersikap pasif dan selalu menunggu janji-janji yang telah dibuat oleh pemerintah daerah atau oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada dilingkungannya sampai dengan janji-janji tersebut dapat terpenuhi. Akan tetapi, setelah menunggu sekian lama janji tinggallah janji, harapan tidak pernah menjadi kenyataan. Kemampuan pemerintah yang dianggap sebagai superior (mampu menyelesaikan seluruh persoalan) ternyata tidak terbukti. Untunglah secara perlahan tapi pasti, masyarakat berada dalam era globalisasi dimana teknologi informasi telah mengantarkan manusia berada dalam wilayah open information (dunia tanpa batas), yang membuat masyarakat memahami seluruh persoalan yang terjadi di lingkungannya,termasuk di dalamnya memahami kesulitan yang sedang di hadapi oleh pemerintahnya sendiri. Akibatnya pemerintah harus mengakui bahwa selama ini mereka berada dalam kesulitan dan keterbatasan untuk membangun masyarakat sesuai dengan janji-janji yang telah dibuatnya. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya beban hutang pemerintah dalam bentuk pinjaman luar negeri yang jatuh tempo dan harus segera dilunasi dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokok dan bunga(interest) yang sangat membebani keuangan pemerintah. Betapapun terbatasnya dana pembangunan yang disediakan oleh pemerintah, system pembangunan masyarakat tidak boleh terhenti karena akan mengganggu master plan pembangunan secara keseluruhan (dampak sistemik). Untuk mengatasi kesulitan tersebut perlu di mobilisasi partisipasi dan bantuan semua pihak dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun dirinya sendiri sekaligus membantu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di daerahnya. Kesempatan itu ternyata telah di berikan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam bentuk otonomi daerah,dimana masyarakat dapat berperan aktif melakukan pembangunan diwilayah terbatas tanpa harus terikat oleh beban-beban hutang yang sedang menyandera sistem keuangan pemerintah. Tidak ada jalan lain, masyarakat harus berinisiatif membantu pembangunan dengan kemampuannya sendiri, yaitu melakukan pembangunan di bidang kemanusiaan (humanitarian),agar pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat terhindar dari pembangunan yang bersifat komersial yang dapat menambah beban hutang pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibentuk organisasi kemanusiaan (humanitarian) yang bekerja secara profesional, teratur dan bersistem, dalam suatu panitia khusus yang di beri nama Panitia Pembangunan (Development Committee) di masing-masing daerah. Dengan demikian masalah-masalah kemanusiaan di suatu Daerah dapat segera diatasi dan di selesaikan. Ada beberapa alasan yang membuat Program Kemanusiaan (Humanitarian Program) begitu penting untuk dilaksanakan, antara lain Program kemanusiaan (Humanitarian Program) bersifat universal, tidak membeda-bedakan kelompok dan golongan tertentu serta wajib dilaksanakan oleh suatu pemerintahan atau institusi/organisasi yang melibatkan banyak orang. Karena itu pemahaman dan latar belakang timbulnya program kemanusiaan (humanitarian program) menjadi faktor penting untuk di ketahui dan di pahami oleh semua orang agar pelaksanaan dan penerapannya di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan Clean, Clear, no Crime.

Read More

Humanitarian Program

Program-program Kemanusiaan DEC (Development Committee) Meliputi:
BAGIAN SAVE FOR ALL
Sub bagian Kesejahteraan Sosial
Sub bagian Keluarga Berencana
Sub bagian Fasilitas Kesejahteraan Sosial
BAGIAN HEALTH FOR ALL
Sub bagian Pelayanan Medis
Sub bagian Pencegahan Penyakit Menular
Sub bagian Fasilitas Kesehatan
BAGIAN FINANCE
Sub bagian Koperasi dan Pegadaian
Sub bagian Tabungan Daerah
Sub bagian Jaminan Sosial
BAGIAN RESEARCH AND TECHNOLOGY
Sub bagian Teknologi Tepat Guna
Sub bagian Industri dan Perdagangan
Sub bagian Pemetaan dan Save Energy
BAGIAN EDUCATION FOR ALL
Sub bagian Wajib Belajar
Sub bagian Pendidikan Luar Sekolah
Sub bagian Fasilitas Pendidikan
BAGIAN JUSTICE FOR ALL
Sub bagian Pelayanan Hukum
Sub bagian Reklasering
Sub bagian HAM
BAGIAN HUMAN RESOURCE
Sub bagian Olah Raga dan Seni Budaya
Sub bagian Tani dan Nelayan
Sub bagian Buruh dan Tenaga Kerja
BAGIAN NATURAL RESOURCE
Sub bagian Pertambangan
Sub bagian Reboisasi
Sub bagian Kelautan
BAGIAN INFRASTRUCTURE
Sub bagian Air dan Listrik
Sub bagian Transfortasi dan Komunikasi
Sub bagian Perumahan
BAGIAN RESCUE
Sub bagian Darat
Sub bagian Laut
Sub bagian Udara

Read More

Visi

Development Committe memiliki visi : "Membangun Manusia Cerdas, Terampil, Sejahtera Lahir dan Bathin."

Untuk mencapai itu semua perlu adanya kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat terutama para Pengurus DEC agar tetap terintegrasi dan saling berkoordinasi untuk dapat mengatasi peristiwa-peristiwa baik unik maupun standard di wilayahnya, agar bisa dijadikan bahan masukan DEC wilayah lainnya.

Salam Sejahtera, Bersama kita bisa melakukakn banyak hal.

Sejahtera adalah hak kita yang harus kita perjuangkan dengan cara yang baik dan benar.

Selamat Berjuang!!!

Read More

CAP & LOGO

Read More

HOME

Pusat Pengkajian Informasi Daerah, mengumpulkan data informasi di berbagai daerah yang berkenaan dengan Kemanusiaan.

Read More